Ketum JMSI: Pembangunan IKN Harus Dikawal, Ikut Orkestrasi Pemberantasan Korupsi, dan Kedepankan Gagasan Calon Pemimpin Nasional
Kamis, 30-06-2022 - 09:00:02 WIB
Foto : Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa, saat mengukuhkan Pengurus Daerah JMSI
TERKAIT:
   
 

SAMARINDA - Media siber yang tergabung dalam organisasi perusahaan pers Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Kalimantan Timur diminta ikut proaktif mengawal pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.


Hal tersebut disampaikan Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa, dalam sambutan usai mengukuhkan Pengurus Daerah JMSI Kalimantan Timur di Hotel Aston, Samarinda, pada Rabu (29/06/2022).


Dalam sambutannya itu, Teguh mengatakan, pembangunan IKN adalah wujud dari komitmen panjang pemerintahan Joko Widodo sejak periode pertama untuk mendorong pemerataan pembangunan dengan menciptakan titik-titik pertumbuhan di sebanyak mungkin wilayah di tanah air. Ketika itu visi pembangunan Jokowi dikenal dengan nama Nawacita atau Sembilan Cita-cita.


“Salah satu dari Nawacita adalah membangun Indonesia dari pinggiran, membangun Indonesia sentris, menghilangkan kesenjangan pembangunan. Ini barangkali adalah salah satu terapi yang perlu kita lakukan untuk benar-benar mendorong keseimbangan antara pusat dan daerah, antara wilayah barat, tengah, dan timur,” ujar Teguh Santosa.


“Sudah sepatutnya kita memberikan dukungan pada pekerjaan kita bersama untuk membangun IKN,” sambung mantan Wakil Presiden Confederation of ASEAN Journalists (CAJ) ini.


Pesan Anti Korupsi Firli Bahuri


Pesan agar komunitas pers khususnya anggota JMSI di Kalimantan Timur mengawal pembangunan IKN merupakan pesan kedua yang disampaikan Teguh Santosa dalam sambutannya itu.


Sebelumnya ia menguraikan kembali beberapa pesan kunci yang pernah disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri dalam berbagai kegiatan JMSI sebelumnya di sejumlah daerah.


Sedianya, Firli Bahuri juga hadir dalam pengukuhan Pengda JMSI Kaltim. Namun karena ada perubahan jadwal di KPK RI, Firli Bahuri tidak bisa hadir dan diwakilkan oleh Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana.


Teguh mengatakan, Ketua KPK selalu mengajak media untuk ikut mengawasi ruang-ruang kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun partai politik. Persoalan korupsi di negara ini dipicu oleh antara lain threshold dan biaya politik yang sangat tinggi. Karenanya, kasus-kasus suap yang ditangani KPK hampir selalu memiliki kaitan dengan threshold dan biaya politik.


“Bapak dan Ibu sekalian mungkin pernah melihat potongan wawancara beliau (Firli Bahuri) dengan saya, dimana beliau mengatakan, presidential threshold seharusnya nol persen. Bahkan bukan hanya PT itu yang harus nol persen, tetapi juga biaya politik harusnya nol rupiah,” urai Teguh Santosa lagi sambil menekankan JMSI ikut serta dalam program orkestrasi pemberantasan korupsi di era Firli Bahuri.


Tahun-tahun Politik


Pesan terakhir yang disampaikan Teguh Santosa terkait dengan tahun-tahun politik menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.


Dia kembali mengimbau media siber anggota JMSI untuk menjauhkan diri berita-berita yang berisi ujaran kebencian atau hate speech serta kabar bohong atau hoax.


“Bila ada informasi yang masih diragukan kebenaran faktanya, kita wajib mengedepankan verifikasi. Bukan tidak boleh diberitakan. Tentu boleh diberitakan setelah kita mencari tahu duduk perkaranya. Agar publik dapat memahami satu persoalan dengan utuh. Jangan sampai memunculkan persoalan baru,” kata mantan anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat ini.


Teguh juga mengimbau agar media siber anggota JMSI mengedepankan informasi mengenai gagasan dan pokok pikiran tokoh-tokoh yang dinilai memiliki kemampuan untuk menjadi pimpinan nasional dan lokal.


“Sudah cukup kita mendengar isu-isu seputar identitas dan SARA. Tidak menarik karena kontraproduktif dan merusak tenun kebangsaan kita. Saya sarankan kita untuk mulai menggali pokok pikiran dan gagasan, serta program mereka,” katanya.


Dia menambahkan, setidaknya ada empat isu penting yang dapat digali secara komprehensif di tahun-tahun politik ini. Pertama isu korupsi oligarki; kedua isu energi baru dan terbarukan; ketiga, isu recovery economy pasca pandemi dan digital economy; dan keempat, persoalan geopolitik terkait dengan pertarungan kepentingan-kepentingan global di kawasan.


Indonesia adalah negara yang terlalu besar dan berada di tempat yang terlalu strategis. Sudah pasti ada external power yang ingin cawe-cawe atau ikut-ikutan dalam proses kompetisi politik di tanah air.


“Sudah tentu pula kita harus menghadapi ini dengan mengedepankan kepentingan nasional,” demikian Teguh Santosa yang pernah menjadi Ketua Bidang Luar Negeri PWI Pusat.


Pengda JMSI Tulang Punggung


Pengda JMSI Kaltim dipimpin Muhammad Sukri sebagai Ketua dan Nanda Arita sebagai Sekretaris, serta Tetty Lumban Gaol sebagai Bendahara. Pengda JMSI Kaltim didampingi Dewan Pembina yang dipimpin Ir. Seno Aji dan Dewan Pakar yang dipimpin Nidya Listiyono.


Pengukuhan dihadiri antara lain oleh Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Brigjen (Pol) Wisnu Andayana, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, Wakil Walikota Bontang Najirah, dan Ketua DPRD Bontang Andi Faisal Sofyan Hasdam, serta Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kaltim Muhammad Faisal.


Teguh di bagian paling awal sambutannya mengatakan, walaupun Pengda JMSI Kaltim baru dikukuhkan namun sesungguhnya M. Sukri dan kawan-kawan sudah melakukan pekerjaan besar sejak dua tahun lalu tak lama setelah JMSI dideklarasikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Februari 2020.


“JMSI Kaltim adalah salah satu tulang punggung JMSI dalam proses verifikasi di Dewan Pers yang lalu. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dedikasi Bang Sukri dan kawan-kawan JMSI Kaltim semua,” demikian Teguh Santosa.(Us)




 
Berita Lainnya :
  • Resmi Dilantik Sebagai Pj Bupati, Hambali Siap Membangun Kabupaten Kampar Lebih Baik
  • 22 dari 25 Propemperda Direncanakan Akan Diproses pada 20 November 2023
  • 4 Residivis Hipnotis Dibekuk Polisi di Sorek Satu, Pangkalan Kuras
  • Pegawai PPPK Bakal Diputus Hubungan Kerja Meski Tidak Melanggar Aturan
  • Hadir di Riau, Mendag RI Zulhas Bangga Perkembangan Riau dan UMRI Sangat Maju
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Resmi Dilantik Sebagai Pj Bupati, Hambali Siap Membangun Kabupaten Kampar Lebih Baik
    02 22 dari 25 Propemperda Direncanakan Akan Diproses pada 20 November 2023
    03 4 Residivis Hipnotis Dibekuk Polisi di Sorek Satu, Pangkalan Kuras
    04 Pegawai PPPK Bakal Diputus Hubungan Kerja Meski Tidak Melanggar Aturan
    05 Hadir di Riau, Mendag RI Zulhas Bangga Perkembangan Riau dan UMRI Sangat Maju
    06 Pemkab dan DPRD Bulukumba Setujui Penetapan Ranperda
    07 Apel Luar Biasa, Dua Oknum Satpol PP Pekanbaru Dipecat Gegara Peras Nenek 66 Tahun
    08 Dewan Kehormatan PWI Minta Ketum Tuntaskan Pelaksanaan Sanksi Kasus UKW BUMN
    09 Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang Gerebek Rumah Diduga Pelaku Bandar Narkoba
    10 SF Hariyanto Ajak Masyarakat Jaga Pekanbaru Agar Tetap Kondusif pada Rapat Paripurna HUT Pekanbaru ke-240
    11 Jika Maju Pilgub, Direktur CV. Rejeki Langit Meyakini Irjen Pol Ahmad Lutfhi Bisa Membawa Perubahan Untuk Jateng
    12 Kolaborasi Pemkab, Kemenag dan PKK Untuk Cegah Stunting dari Hulu
    13 Bakar Tongkang di Bagansiapiapi Riau Bius Puluhan Ribu Wisatawan
    14 Wabup Edy Manaf Letakkan Batu Pertama Pembangunan Tugu Pramuka dan Sarana Sanitasi di Kampung Pramuka Kalimassang
    15 Wujudkan Pesta Demokrasi yang Kondusif, Polres-TNI dan ASN Pangkalpinang Deklarasi Pilkada Damai
    16 2 Nelayan yang Hilang, 1 Ditemukan di Perairan Meranti Riau
    17 Heboh, Mualaf Kirim Babi Buat Kurban Idul Adha, Senyum Ustadz dan Dipuji Netizen
    18 PPDB Jenjang SMA/SMK Negeri di Provinsi Riau Resmi Dibuka
    19 Kejari Kuansing Periksa Anggota DPRD sebagai Ketua Banggar pada Kasus Dugaan Korupsi Hotel Kuansing
    20 Kampung Jauh dari Puskesmas, Pemkab Siak Beri Bantuan Ambulan
    21 2 Nelayan Hilang di Perairan Tanjung Kedabu Meranti Riau, saat Pergi Melaut
    22 Pj Gubri akan Serahkan SK PPPK Pemprov Riau di Kabupaten dan Kota
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © Busernews24.com | Situs Berita Aktual Terpercaya