JAKARTA - Masuk nominasi 16 besar se-Indonesia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis menjadi duta Provinsi Riau pada ajang penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dari Bappenas Republik Indonesia.

"Alhamdulillah, pada ajang penilaian PPD tingkat nasional, Pemkab Bengkalis masuk nominasi 16 besar se-Indonesia. Makanya hari ini, kami bersama tim memberikan pemaparan di hadapan tim penguji," ungkap Kepala Bappeda Bengkalis Bengkalis Rinto, Selasa 14 Maret 2023.

Setelah didaulat sebagai utusan dari provinsi berjuluk Bumi Lancang Kuning ini, tim Pemkab Bengkalis pada 14/3 2023, memberikan pemaparan di depan tim penguji dari Bappenas dan tim independen. Tim terdiri dari Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kominfotik, Balitbang dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis.

Agar Kabupaten Bengkalis selaku utusan Propinsi Riau meraih prestasi gemilang, Rinto mengharapkan dukungan dan doa seluruh masyarakat Negeri Junjungan dan Propinsi Riau pada umum. "Mohon doa dan dukungan, agar kami mampu mengharumkan Kabupaten Bengkalis dan Propinsi Riau," ujar Rinto.

Seperti diketahui, kriteria penilaian PPD mencakup 21 indikator terbagi 4 aspek. Untuk aspek penilaian pembangunan bobot nilai 30 persen dengan 10 indikator, meliputi pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, keamanan dan ketertiban, transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan keuangan.

Kemudian aspek kualitas dokumen RKPD bobot nilai 20 persen dengan 4 indikator. Aspek proses penyusunan dokumen RKPD, bobot nilai 30 persen, dengan 4 indikator. Terakhir aspek inovasi, bobot nilai 20 persen dengan 4 indikator.

Terkait aspek inovasi, Kabupaten Bengkalis mengusung inovasi aplikasi SIYAP BERMASA, yang dimanfaatkan Dinas Sosial untuk penyaluran bantuan pangan non tunai.

Adapun Tim penguji pada ajang penilaian PPD ini, terdiri dari Tim Penguji Utama (TPU) Drs. Sumardi Andono Mulyo, MA. Ph.d, dan Tim Penguji Independen (TPI) yakni Ir. Syahrial Loetan, MCP, Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M. Ec dan Dr. Avianti Fontana.

Di hadapan tim penguji, Kepala Bappeda Bengkalis Rinto memaparkan kondisi Kabupaten Bengkalis, mulai dari gambaran umum daerah, mengulas kembali delapan program unggulan, capaian pembangunan tahun 2021-2022.

Tak hanya itu, turut dipapar tentang pelayanan publik dan pengelolaan Keuangan Negeri Junjungan, transparansi dan akuntabilitas, aspek pencapaian tujuan pertumbuhan ekonomi dan inovasi daerah yakni pelayanan penyaluran bantuan pangan non tunai yang memanfaatkan aplikasi Siyap Bermasa.

Pada kesempatan itu Rinto menyinggung tentang indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Bengkalis mencapai angka 74,38 atau di atas nasional pada angka 72,91dan propinsi Riau 73,52. Begitu juga dengan pelayanan publik, yakni Indek Kepuasan Masyarakat (IPM) berada posisi 86,90.

Turut mendampingi Kepala Bappeda pada pemaparan tahap ketiga di Jakarta, Kepala Dinas Sosial Bengkalis Martini, Kepala Dinas Kominfotik diwakili Sekretaris Adi Sutrisno, Kepala Badan Pusat Statistik Hari Prasetyo, Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Andrius, Analis Pemanfaatan IPTEK dari Balitbang Ari Pranata.

Di hadapan penguji, terdahulu tim Pemkab Bengkalis menayangkan secara singkat profil Kabupaten Bengkalis, visi 2021-2026, delapan program unggulan, serta inovasi Siyap Bermasa dari Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis yang menunjang program Kartu Bengkalis Sejahtera.

Terkait inovasi program satu miliar satu desa,l/kelurahan dijelaskan Rinto merupakan salah satu dari delapan unggulan Bupati Kasmarni dan Wakil Bupati Bagus Santoso. Melalui program ini, pemerintah desa didorong mendorong membangun desa melalui pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur, sehingga mampu mengentaskan kemiskinan, penurunan stunting dan pertumbuhan ekonomi desa.

"Program satu miliar satu desa ini, berbeda dengan ADD maupun DD, sehingga memperkuat desa-desa di kabupaten Bengkalis," ungkap Rinto.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Martini, memapar tentang program bantuan untuk masyarakat kurang mampu atau miskin dengan memanfaatkan aplikasi Siyap Bermasa.

Sejauh ini Pemkab Bengkalis telah memberikan bantuan kepada 15.555 keluarga penerima manfaat (KPM) program bantuan pangan non tunai. Seluruh KPM dilayani dengan menggunakan Kartu Bengkalis Sejahtera dengan memanfaatkan Siyap Bermasa.

Tim penguji mempertanyakan tentang anomali angka pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Terkait hal ini Kepala BPS Kabupaten Bengkalis menjelaskan pertumbuhan ekonomi (tanpa memasukan unsur migas) mencapai 4,33 persen. Jika dimasukan unsur pertumbuhan migas mencapai 2,2 persen.

Selanjut dalam hal peta inovasi daerah seperti halnya inovasi aplikasi Siyap Bermasa, dijelaskan Ari Pranata, sejauh ini Pemkab Bengkalis telah memfasilitasi pemberian anugerah kepada Perangkat Daerah maupun desa untuk berinovasi.( Rls/LA)