PALEMBANG - Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumbagsel sukses menggelar acara Pojok Diskusi Umum (PODIUM) yang berlangsung meriah di Palembang.

Kegiatan ini mengangkat tema penting yang saat ini tengah menjadi perbincangan hangat, yaitu menjaga kredibilitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga penegak hukum dalam kasus korupsi di Sefu Ramen Cafe, Palembang, Selasa, (10/10/2023)

Acara yang dihadiri oleh sejumlah mahasiswa, aktivis, dan juga masyarakat umum yang peduli terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Diskusi tersebut juga dihadiri oleh sejumlah narasumber yang kompeten dalam bidangnya, termasuk aktivis anti-korupsi dan tokoh hukum. Mereka berbagi pemikiran, pandangan, serta solusi terkait peran KPK dalam mengungkap dan menindak kasus korupsi yang terjadi di Sefu Ramen Cafe. Diskusi berlangsung hangat dengan pertukaran gagasan yang konstruktif.

Salah satu narasumber, Drs. Bagindo Tagor pada agenda HMI tentang upaya mendorong penegakan Marwa dan atas lembaga KPK agar tidak terkontaminasi dari sisi politik dan kepentingan lain kecuali kepentingan menegakan anti korupsi dan menegakan pemberantasan korupsi harus berjalan terus tanpa kepentingan politik atau campur tangan apapun.

"Saat ini HMI mencoba mengembalikan marwah KPK kepada rel yang sebenarnya tanpa adanya "manuver dari kelompok manapun" Terhadap lembaga yang sangat kita cinta, itu yang sedang didorong kawan-kawan HMI dan saya di undang atas appreciate dan gagasan yang akan digunakan kawan-kawan HMI," ungkap Dra. Bagindo Tagor

Saat ini peran Dewan Pengawas diangkat dan ketika Dewan Pengawas tidak mampu menjalankannya maka akan diambil alih oleh lembaga yang lebih tinggi misalnya Presiden setelah intervensi.

Ketika Dewan Pengawas sudah membuat keputusan yang tepat untuk membawa kembali elit-elit KPK bersih dan kredibel menjalankan KPK silahkan, tetapi apabila tidak mampu maka lembaga lebih tinggi yakni presiden harus mengambil alih dan mengembalikan marwah KPK yang sebenarnya.

"Politisasi penegakkan korupsi harus dihindari, kriminalisasi terhadap para pelaku penegakan anti korupsi juga harus dihindari karena kadang ada upaya kriminalisasi terhadap pejabat penegakan anti korupsi dan jangan ada politisasi terhadap lembaga ini, dan ini yang sedang dibangun kawan-kawan HMI berusaha menghindarkan politisasi terhadap KPK dan kriminalisasi terhadap pejabat KPK yang sedang membangun penegakan perlawanan terhadap korupsi", ungkapnya.

Sementara itu, Dede Irawan, Ketua Umum Badko HMI Sumbagsel menyebut angkah kedepan HMI akan lebih giat dan rutin nuansa intelektual harus dibangun dan dihidupkan di kota palembang

"Mudah-mudahan bisa berjalan setiap minggu atau 2 minggu sekali dari HMI Sumbagsel", ujarnya.

Dede juga mengatakan Pembahasannya bukan hanya satu isu saja tapi berbagai isu strategis akan dibahas dan mudah-mudahan dapat memberikan solusi.

Hikmi Wahyudi, Kabid PTKP Badko HMI Sumbagsel juga mengatakan ini merupakan satu langkah dari HMI sumbagsel mengkritisi atau mendorong KPK dalam penegakan kegiatan anti korupsi.

Melihat isu yang beredar saat ini di KPK tentang ingin menjatuhkan marwah pimpinan KPK yang tentunya sebagai anak muda harus menjadi motor penggerak perjuangan untuk terus membangkitkan marwah KPK

Dari kegiatan tersebut diharapkan dapat membangkitkan daya kritis mahasiswa khususnya di Sumatera Selatan yang sudah mulai kurang daya kritis untuk mengawal kasus korupsi dikarenakan mahasiswa saat ini hanya terfokus kepada isu-isu politik dan kurang perhatian terhadap isu pemberantasan korupsi.

"Inilah yang menjadi momentum langkah awal untuk membangun sikap kritis mahasiswa terhadap kasus-kasus korupsi saat ini," ujarnya.(Manda)