PALEMBANG - Ribuan pekerja yang tergabung dalam Gerakan Pekerja/Buruh untuk Keadilan (GEPUK) Sumsel menggelar unjuk rasa di depan gedung kantor DPRD Sumsel. Aksi protes ini merupakan bagian dari serangkaian tuntutan untuk keadilan dan hak-hak pekerja, Senin (27/11/2023)

Dalam orasinya, Ketua DPC FSB Nikeuba Kota Palembang, Hermawan, SH mengatakan Serikat Buruh Sumatera Selatan mengajukan tuntutan agar Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Selatan dan Upah Minimum Kota (UMK) se Sumatera Selatan dinaikkan sebesar 15% atau diberikan subsidi pangan kepada Buruh formal maupun informal.

Terlihat massa membawa sebuah simbolis perjuangan Buruh yang merasa matinya keadilan bagi Buruh di Sumsel karena hanya menaikan UMP Sumsel sebesar 1,5% yang diperkirakan untuk 5 - 10 tahun ke depan dengan regulasi yang tidak akan berubah sehingga Buruh di Sumsel akan dimiskinkan, sedangkan UMK dari Pemkot Palembang hanya merekomendasikan kenaikan UMK sebesar 3,6% atau naik sebesar Rp. 138.000,-

“Tuntutan utama Buruh Sumsel adalah upah yang layak bagi Buruh dengan menaikkan UMP dan UMK sebesar 15% serta subsidi pangan dalam bentuk uang sebesar 300 ribu setiap bulan atau beras 20 kg per pekerja Buruh formal maupun informal per bulan,” Ujarnya.

Apabila tuntutan tersebut tidak dikabulkan, massa Buruh Sumsel akan terus memperjuangkan ke pemprov sumsel, pemkot dan DPRD Sumsel karena kebijakan-kebijakan tersebut tidak terlepas dari kebijakan melalui Peraturan Daerah

Massa yang mengikuti aksi tersebut merupakan perwakilan dari tiap daerah di Sumsel sebanyak 1000 orang dan apabila masih diperlukan perjuangan Buruh kedepannya maka Serikat Buruh Sumsel siap menurunkan massa yang lebih besar

Menurut hasil diskusi dengan pemprov Sumsel, pemerintah provinsi siap menerima tuntutan yang diajukan dan mengkomunikasikan dengan PJ Gubernur dan akan dijadwalkan untuk bermusyawarah dengan Pj Gubernur Sumsel. (Manda)