PALEMBANG - Masyarakat Anti Korupsi (MAK) Sumatera Selatan secara resmi telah mengajukan pengaduan ke Kejaksaan Negeri Kota Palembang Jumat, (26/01/2024). Pengaduan ini berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang pencegahan tindak pidana korupsi, serta UU No 28 Tahun 1999 mengenai penyelenggara negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

MAK menyoroti beberapa proyek yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang, dimana ditemukan berbagai kejanggalan dan dugaan penyelewengan. Proyek-proyek tersebut antara lain meliputi pembangunan perumahan di Kelurahan Gandus, normalisasi Sungai Kedukan, serta pembuatan saluran air di beberapa lokasi di Palembang. Tim MAK mencurigai adanya praktik mark-up volume pekerjaan dan anggaran, serta pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.

Hasil monitoring tim MAK mengindikasikan bahwa proyek-proyek tersebut dikerjakan secara asal dan tidak memenuhi standar yang ditentukan. Menurut pantauan di lapangan, proyek-proyek ini memiliki manfaat yang minimal dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang seharusnya. Bahkan, proses tender proyek-proyek ini diduga telah diatur sejak awal.

Tim MAK juga mengamati adanya dugaan mark-up volume dan anggaran yang signifikan dalam proyek-proyek tersebut. Berdasarkan pengamatan lapangan, pekerjaan seperti pembuatan tanggul dan talud seringkali tidak dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Kegiatan-kegiatan terkait tampaknya dilakukan tanpa mempertimbangkan kuantitas dan kualitas yang seharusnya.

Menanggapi pengaduan ini, Indra Susanto, SH., MH, Kasubsie Ekonomi Keuangan dan PPS Seksi Intelijen Kejari Kota Palembang, menyatakan bahwa Kejaksaan Negeri Palembang akan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan mekanisme dan SOP yang berlaku. Walaupun belum dapat ditentukan waktu penindaklanjutannya, pihak kejaksaan akan melakukan pengecekan ke lapangan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.(Manda)