Kapus Sabokingking Dinilai Arogan, Puluhan Pegawai Bercucuran Air Mata Curhat kepada Kepala Inspektorat Palembang
Selasa, 06-02-2024 - 23:05:57 WIB
Foto : Puluhan pegawai Puskesmas Sabokingking curhat terkait Kepala Puskesmas Sabokingking dr. Margaretha yang dinilai arogan
TERKAIT:
   
 

PALEMBANG - Puluhan pegawai Puskesmas Sabokingking mendatangi Kantor Inspektorat Kota Palembang, Selasa (06/02/2024). Mereka mengadukan nasib mereka kepada Kepala Inspektorat Kota Palembang terkait Kepala Puskesmas Sabokingking dr. Margaretha yang dinilai arogan dan tidak memiliki rasa kemanusiaan.


Salah seorang Pegawai Puskesmas Sakingking Inisial YN mengatakan, uang kapitasi JKN di Puskesmas Sabokingking mengalami kenaikan di tahun 2023. Kenaikan kapitasi jasa pelayanan hanya dirasakan semua petugas 1 bulan saja. Setelah pembagian jasa pelayanan ada satu hari dimana semua petugas dikumpulkan dan dibahas mengenai kenaikan kapitasi. Pada pertemuan itu Kepala Puskesmas (Kapus) menyampaikan untuk kenaikan kapitasi mau dibagikan ke Kepala Puskesmas, PJ UKM, PJ UKP. PJ Mutu dan PJ Admen sebesar Rp 1.000.000 (per orang) dengan alasan sebagai penyemangat bagi Ketua Pokja dalam mengoreksi dan mempersiapkan akreditasi, serta mereka karena terlalu sibuk mengoreksi dokumen akreditasi sehingga tidak bisa keluar ke lapangan dan tidak mendapat insentif.


Pada pertemuan itu semua petugas ditanyakan satu persatu mengenai persetujuan uang kapitasi dibagikan ke ketua Pokja dan Kapus Ketua Pokja satu persatu diberi kesempatan untuk berpendapat, masing-masing sempat menolak. Bendahara JKN juga menyatakan tidak setuju. Saat itu, Kapus menekankan jika ada yang menyatakan tidak setuju berarti orang tersebut harus bersedia menjadi ketua Pokja.Sehingga hasil pertemuan hari itu semua orang yang hadir terpaksa untuk setuju.


"Pada tanggal 01 Februari 2024, hampir semua petugas menyatakan keberatan dengan pemotongan jasa pelayanan dan membuat pernyataan tidak setuju serta tanda tangan di satu kertas (mengingat proses akreditasi sudah selesai, dan tugas ketua Pokja dianggap sudah tidak terlalu banyak lagi) Tetapi sebelum semua petugas selesai tanda tangan, semua petugas dikumpulkan di ruang pertemuan (kecuali beberapa yang harus melayani pasien)," ujar YN.


Lebih lanjut YN menuturkan, saat semua petugas naik ke ruang pertemuan, Kapus meminta semua HP petugas dikumpulkan di meja. Setelah itu, Kapus memanggil 3 nama petugas a/n Mariza, Widiyana dan Rizki untuk berdiri di depan dan memeriksa masing- masing petugas satu persatu, sebelumnya Kapus sudah meminta maaf untuk memeriksa tetapi tanpa menanyakan kesediaan semua petugas diperiksa saku dan badan (disitu seolah semua petugas diperlakukan seperti pencuri).


"Kemudian, Kapus mulai berbicara alasan mengumpulkan petugas karena mendapat laporan dari seseorang bahwa pagi itu sedang dikumpulkan tanda tangan petugas dan akan dilaporkan ke Dinas masalah uang kapitasi Rp 1.000.000 yang diterima oleh Kapus dan Ketua Pokja. Disitu terjadi miskomunikasi, karena niat awal semua petugas tanda tangan tidak setuju bukan untuk membawa masalah tersebut ke Dinas Kesehatan, semula tanda tangan itu akan diserahkan ke Bendahara JKN. Selanjutnya, Bendahara JKN akan menghadap ke Kapus menanyakan apakah di bulan Februari ini masih dibagikan uang Rp. 1.000.000 tersebut (sebelum pembagian jasa pelayanan bulan Januari), jika menurut Kapus masih dibagikan baru surat pernyataan tidak setuju yang sudah ditandatangani petugas tersebut akan dikeluarkan," bebernya.


Bahkan, sambung dia, "forum itu, Kapus banyak mengeluarkan kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan oleh seorang pimpinan (untuk lebih jelas bisa ditanyakan langsung dengan para saksi yang ada di ruang pertemuan pada hari itu) Kapus menunjuk paksa petugas an Yunita sebagai ketua Pokja UKM, petugas an Widiyana sebagai ketua Pokja UKP dan petugas an Nurleni sebagai ketua Pokja Admen dan menyatakan mereka harus bersedia bekerja tanpa dibayar uang Rp 1.000.000. Semua petugas yang ditunjuk menyatakan kesediaannya Kapus juga menekankan untuk semua Pokja harus mengadakan rapat setiap Sabtu dan melaporkan hasil rapat nya kepada Kapus (peraturan itu dianggap terlalu menuntut ketua Pokja baru karena untuk Ketua pokja lama yang mendapat Rp 1.000.000 tidak terlalu ditekan oleh Kapus). Setelah kejadian itu, hari Jumat tanggal 02 Februari 2024, ASN yang ada di Puskesmas memeriksa akun E-Kinerja masing-masing Ternyata ada beberapa yang sudah langsung disetujui, yaitu ASN yang belum sempat tanda tangan penolakan uang Rp 1.000.000. Tetapi masih banyak ASN yang belum disetujui oleh Kapus, yaitu ASN yang sudah tanda tangan," Jelasnya lagi.


"Jasa pelayanan yang biasa dibagikan setiap awal bulan tetapi sampai dengan tanggal 6 Februari 2024 belum dibagikan setelah kejadian di tanggal 1 Februari lalu dikeluarkan syarat baru oleh Kapus untuk pencairan jasa pelayanan," katanya.


Selanjutnya, lanjut YN, masalah keuangan tidak transparan. "Selalu seperti ditutup-tutupi Salah satu contoh kegiatan rapat minlok yang seharusnya benar-benar dilaksanakan dan ada anggaran dari dana BOK, tidak dilaksanakan. Setiap bulan hanya dikumpulkan petugas untuk dokumentasi saja, selanjutnya anggaran miniok tersebut tidak jelas masuk kemana," 


"Sudah beberapa tahun, dana untuk pemeliharaan AC setiap ruangan dibebankan kepada masing-masing ruangan Kapus dan PJ utilitas meminta foto saat pelaksanaan pemeliharaan (misal mencuci AC) Semua petugas merasa bingung dan bertanya-tanya sebenarnya untuk pemeliharaan sarana dan prasarana di Puskesmas apakah ada anggaran atau tidak. Selain itu, Kapus seringkali memasukkan namanya ke dalam SPJ BOK kegiatan lapangan tetapi beliau tidak turun ke lapangan," paparnya.


YN mengungkapkan, "Kapus tidak mendukung program SPM salah satu contoh untuk program HIV. Setiap tanggal 01 Desember adalah hari AIDS sedunia seharusnya di tanggal tersebut semua Puskesmas memasang spanduk HAS sesuai dengan edaran dan Dinas Kesehatan dan Tim HIV di setiap Puskesmas wajib berfoto di depan spanduk tersebut. Akan tetapi saat hal tersebut disampaikan oleh PJ Program, Kapus menolak dengan alasan tidak ada biaya untuk cetak spanduk tersebut dan jika diperlukan dokumentasi untuk dikirim ke Dinas Kesehatan, maka akan diedit saja seolah-olah Tim HIV berfoto di depan spanduk HAS,"


"Kapus sudah seringkali melarang saat Petugas ada urusan yang mendadak ataupun sudah direncanakan jauh haru, terkadang saat izin tidak diizinkan. Tidak jarang Kapus ikut campur menentukan kapan Petugas boleh izin atau tidak dengan alasan kekurangan petugas. Padahal sejauh ini semua bisa diatasi oleh Petugas. Hal ini dirasa membuat Petugas tidak nyaman karena privasi terganggu Kapus dianggap terlalu mencampuri urusan pribadi (termasuk menyuruh petugas tidak hamil terlebih dahulu, sebagai bukti bisa ditanyakan pada petugas dan saksi yang mendengar sant Kapus mengeluarkan kalimat tidak boleh hamil). Semua itu dianggap tidak fair dikarenakan jika Kapus yang mempunyai urusan bisa saja dilakukan kapanpun (terkadang setelah absen pagi beliau bisa keluar lagi meninggalkan Puskes tanpa keterangan)," bebernya.


Saat hendak diwawancarai wartawan usai pertemuan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang dr. Hj. Fenty Aprina, M.Kes menuturkan, nanti saja diwawancara. "Besok kita turun ke Puskesmas Sabokingking," tandasnya.


Kepala Inspektorat Kota Palembang, Jamiah Haryanti mengatakan, Inspektorat akan ikut mendampingi Kadinkes Palembang yang akan turun langsung mengecek ke Puskesmas Sabokingking."Kita akan mendampingi pertemuan di Puskesmas Sabokingking," pungkasnya. (Manda)




 
Berita Lainnya :
  • Resmi Dilantik Sebagai Pj Bupati, Hambali Siap Membangun Kabupaten Kampar Lebih Baik
  • 22 dari 25 Propemperda Direncanakan Akan Diproses pada 20 November 2023
  • Direktur Pidana KLHK Yazid CS Akan Terus Diproses Hukum Pidana Perdata Diduga Lakukan Abuse Of Power Oleh LSM-LIRA
  • Dari 14 Tahanan Polsek Tanah Abang yang Kabur, 8 Orang Berhasil Ditangkap Polres Jakarta Pusat
  • Polri Kawal Ketat Pergeseran Kotak Surat Suara Hasil Pleno PPK Kecamatan Bandar Sei Kijang ke Gudang Logistik KPU Kabupaten Pelalawan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Resmi Dilantik Sebagai Pj Bupati, Hambali Siap Membangun Kabupaten Kampar Lebih Baik
    02 22 dari 25 Propemperda Direncanakan Akan Diproses pada 20 November 2023
    03 Direktur Pidana KLHK Yazid CS Akan Terus Diproses Hukum Pidana Perdata Diduga Lakukan Abuse Of Power Oleh LSM-LIRA
    04 Dari 14 Tahanan Polsek Tanah Abang yang Kabur, 8 Orang Berhasil Ditangkap Polres Jakarta Pusat
    05 Polri Kawal Ketat Pergeseran Kotak Surat Suara Hasil Pleno PPK Kecamatan Bandar Sei Kijang ke Gudang Logistik KPU Kabupaten Pelalawan
    06 GAPKI dan PWI Berkomitmen Tingkatkan Kompetensi Jurnalis Muda Indonesia
    07 Luar Biasa! Ribuan Massa Hadiri Audensi Bupati Kuantan Singingi Sekaligus Melayur Jalur Desa Sako
    08 Caleg di Pekalongan Tertipu Penggandaan Uang, Bahkan Pelaku Janjikan Bisa Menambah Perolehan Suara
    09 Ketua Umum JMSI Terima Press Card Number One
    10 Dua Orang Pelaku Pencurian di Daerah Pasar Minggu Kandis Diringkus Polisi
    11 Penutupan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Serentak 2024 Tingkat PPK Kecamatan Bandar Sei Kijang
    12 Dirumahkan! Puluhan Karyawan Yayasan Tasik Gemilang Unisi Laporkan Pengurus Yayasan ke Disnakertrans Inhil
    13 Kapolsek Bandar Sei Kijang Pimpin Langsung PAM Sidang Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat PPK
    14 Bupati Siak Alfedri Menjadi Pembina Upacara Pembukaan TMMD ke - 119 Tahun 2024
    15 Meski Kalah Pileg, Syafarudin Poti Tetap Bangun Tribun Mini Lapangan SepakBola Kepenuhan Hulu
    16 Raup 75 Ribu Suara, Golkar Optimis Kirim Dua Kursi Dapil 7 DPRD Inhil Propinsi Riau
    17 Pemkab Inhu Memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, di Masjid Nurul Amal Pematang Reba
    18 Organisasi Pers di Pelalawan Silaturahmi ke Bupati Pelalawan
    19 Pastikan Kesiapan Menjalankan Tugas Rapat Pleno dengan Optimal, TNI/POLRI, Petugas PPK dan PPS Lakukan Pemeriksaan Kesehatan
    20 JMSI Provinsi Riau Sabet Penghargaan Silver Pertama JMSI Award 2024
    21 Kapolda Sumsel dan Bupati Muratara, Seluruh Caleg Sepakat Tidak Menurunkan Massa
    22 Upacara Hari Kesadaran Nasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © Busernews24.com | Situs Berita Aktual Terpercaya