MUSI RAWAS UTARA - Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel), Irjen Pol A Rachmad Wibowo, S.ik mengatakan seluruh peserta pemilu yakni calon legislatif (Caleg) sepakat tidak menurunkan massa.

Kemudian untuk dugaan kecurangan, apabila ditemukan ada kecurangan silahkan melaporkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Hal ini diungkapkan jenderal bintang dua ini usai melakukan diskusi dengan seluruh caleg, KPU, Bawaslu, Dandim 0406 MLM, Kapolres Muratara dan Bupati Muratara, di halaman kantor Pemkab Muratara, Senin (19/02/2024).

“Seluruh peserta yakni caleg sepakat tidak menurunkan masa bilamana ditemukam ada dugaan kecurangan,”tegas Kapolda.

Dijelaskannya apabila ada ditemukan kecurangan harus melengkapi syarat formil dan materil yang diajukan ke Bawaslu.

Untuk syarat formil mengisi format-format surat yang disediakan Bawaslu. Sedangkan untuk syarat materil mengumpulkan alat bukti seperti foto, video dan saksi-saksi.

“Secara formil mengisikan format-format surat yang disediakan oleh Bawaslu secara materiil berpengaruh mengajukan bukti-bukti video foto saksi terkait dengan penyelenggaraan pemungutan suara di TPS yang menurut mereka tidak sesuai dengan aturan,”tegasnya.

Kapolda mengatakan juga dari hasil diskusi, seluruh peserta pemilu insya Allah sudah paham apabila memang ada perkara itu ada syarat formil dan materil.

Orang nomor satu di jajaran Polda Sumsel ini menambahkan dari hasil diskusi aparat keamanan sudah memverifikasi ada empat kecamatan yang mengajukan keberatan.

“Kami sudah memverifikasi ada empat Kecamatan yang diajukan perkara keberatan oleh peserta pemilu,”jelasnya
Nah dari hasil pengajuan tadi Bawaslu akan mengkaji apakah laporan tersebut bisa ditindaklanjuti dengan mengeluarkan rekomendasi, apa tidak.

Dijelaskannya semua peserta pemilu yang mengajukan keberatan ada lima syarat yang harus ditaati. Pertama sudah sepakat, tidak menurunkan massa. Karena masa tidak bisa merubah pendirian atau sikap Bawaslu karena mereka sudah diatur oleh undang-undang. Tidak bisa memaksa membuka kotak menghitung ulang. Harus mengikuti proses. Dan kejadian kedepannya tidak ada lagi bilamana ada keberatan telah di buka ruang tempat mengadu.

“Saya meminta KPU maupun Bawaslu membuka pelayanan maksimal untuk para peserta sehingga unek-unek yang mengajukan keberatan bisa ditampung,”pintanya.

Terkait insiden ketua KPU Muratara kemarin yang diduga di aniaya sudah ada perdamaian antara ketua KPU dengan pelaku.

“Pelaku sudah meminta maaf dan permasalahan ini sudah ada maaf dari ketua KPU,”ucap Kapolda.

Sementara itu Bupati Muratara, Devi Suhartoni, mengatakan yang terpenting ketua-ketua partai dan para caleg sepakat bahwa semua masalah bisa diselesaikan dengan konsep demokrasi dan tidak ada mengerahkan masa lagi.

“Kita sepakat KPU dan Bawaslu harus menyelesaikan secepatnya tahapan-tahapan penghitungan suara. Sehingga tidak ada hambatan di masyarakat. Kita pemilu damai riang gembira tidak ada istilah turun ke jalan. Karena sudah difasilitasi oleh Kapolda,”jelasnya.

Yang terpenting kata Bupati para caleg sudah sepakat bahwa mereka akan mengajukan keberatan sesuai dengan tahapan. Tidak bisa masyarakat turun ke jalan memaksa. Karena jalan tidak ada masalah. Sebab ruang demokrasi sudah dibuka bahwa Bawaslu membuka ruang untuk mengajukan keberatan.
“Kita orang Muratara harus menjaga Muratara tetap aman. Masa di wilayah lain aman, di Muratara tidak aman,”tegasnya. (David).