Hanura Desak Pemerintah Batalkan Tapera, Sekjen Benny: Berbau Wajib alias Pemaksaan
Sabtu, 08-06-2024 - 22:25:30 WIB
Foto : Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Benny Rhamdani, dalam Rapimnas II Hanura di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (8/6/2024).(Dok.KOMPAS.com / VITORIO MANTALEAN)
TERKAIT:
   
 

JAKARTA - Partai Hanura mendesak pemerintah untuk membatalkan implementasi iuran kalangan pekerja untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Hal itu menjadi salah satu sikap politik mereka dalam Rapimnas II Hanura, Sabtu (08/06/2024).


"Partai Hanura mendesak pemerintah untuk membatalkan peraturan perundangan tersebut," kata Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Benny Rhamdani, Sabtu sore. Ia menegaskan bahwa seandainya pemerintah ingin menerapkan program seperti ini, pemerintah mesti melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait dan dalam pelaksanaannya tidak memberatkan masyarakat dan pengusaha.


Hanura menyinggung soal kesenjangan kepemilikan rumah dengan backlog yang diperkirakan mencapai 16 juta orang. Hal itu dianggap menjadi bukti bahwa pemerintah abai dalam mengurus dan memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Hanura juga menyinggung soal Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS) ketika dulu aparatur sipil negara diminta menyisihkan gajinya. "Kurang lebih Rp 550 miliar dan kemudian tidak diketahui di mana rimbanya tabungan tersebut," ujar Benny.


Dalam keadaan seperti itu, pemerintah justru memperluas target pengenaan iuran kepada seluruh masyarakat pekerja.


"Aturan tersebut harusnya disosialisasikan dulu, sebab aturannya berbau wajib alias 'pemaksaan' kepada pekerja dan pengusaha," pungkas dia.


Sebelumnya diberitakan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono akan melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah banyak kalangan menolak aturan pemotongan gaji pekerja sebesar 3 persen untuk Tapera. Hal tersebut dikatakan Ketua Komite Tapera ini pada Jumat (7/6/2024), satu hari setelah ia mengaku menyesal dan tidak menyangka masyarakat begitu marah setelah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 yang mengatur soal Tapera menyasar seluruh pekerja. PP Nomor 21 Tahun 2024 mewajibkan pekerja, termasuk pekerja mandiri, menjadi peserta Tapera dan memotong gaji mereka sebesar 3 persen untuk iuran. “Saya akan manut aturan, misalnya DPR (meminta penarikan iuran tapera diundur), dan saya akan laporkan kepada Presiden," kata Basuki. Di sisi lain, Basuki memberi penjelasan mengenai pemberitaan yang menyebutkan Tapera ditunda. Ia menjelaskan, aturan tersebut memang baru akan dijalankan pada 2027 sebagaimana diatur dalam Pasal 68 PP Nomor 25 Tahun 2020 yang beberapa pasal dan ayatnya telah diubah dalam PP Nomor 21 tahun 2024.


Merujuk Pasal 68, pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya kepada BP tapera paling lambat tujuh tahun sejak PP diberlakukan. “Bukan diundur 2027, memang aturannya mulai berlaku tahun 2027 paling lambat,” ujarnya.


Basuki turut menyadari bahwa Tapera membuat kegaduhan karena pernah terjadi kasus penyelewengan dana pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), dan PT Taspen. Publik pun menjadi khawatir karena takut dana dalam jumlah besar yang dihimpun pemerintah melalui BP Tapera dikorupsi.


Meski begitu, ia menegaskan, jadi atau tidaknya Tapera bergantung pada keputusan pemerintah pusat dan usulan DPR.


(Artikel ini telah terbit di Kompas.com)




 
Berita Lainnya :
  • Resmi Dilantik Sebagai Pj Bupati, Hambali Siap Membangun Kabupaten Kampar Lebih Baik
  • 22 dari 25 Propemperda Direncanakan Akan Diproses pada 20 November 2023
  • Fasilkom Unilak MoA dengan Fakultas Teknik Universitas Ibnu Sina Batam
  • 4 Residivis Hipnotis Dibekuk Polisi di Sorek Satu, Pangkalan Kuras
  • Pegawai PPPK Bakal Diputus Hubungan Kerja Meski Tidak Melanggar Aturan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Resmi Dilantik Sebagai Pj Bupati, Hambali Siap Membangun Kabupaten Kampar Lebih Baik
    02 22 dari 25 Propemperda Direncanakan Akan Diproses pada 20 November 2023
    03 Fasilkom Unilak MoA dengan Fakultas Teknik Universitas Ibnu Sina Batam
    04 4 Residivis Hipnotis Dibekuk Polisi di Sorek Satu, Pangkalan Kuras
    05 Pegawai PPPK Bakal Diputus Hubungan Kerja Meski Tidak Melanggar Aturan
    06 Hadir di Riau, Mendag RI Zulhas Bangga Perkembangan Riau dan UMRI Sangat Maju
    07 Pemkab dan DPRD Bulukumba Setujui Penetapan Ranperda
    08 Apel Luar Biasa, Dua Oknum Satpol PP Pekanbaru Dipecat Gegara Peras Nenek 66 Tahun
    09 Dewan Kehormatan PWI Minta Ketum Tuntaskan Pelaksanaan Sanksi Kasus UKW BUMN
    10 Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang Gerebek Rumah Diduga Pelaku Bandar Narkoba
    11 SF Hariyanto Ajak Masyarakat Jaga Pekanbaru Agar Tetap Kondusif pada Rapat Paripurna HUT Pekanbaru ke-240
    12 Jika Maju Pilgub, Direktur CV. Rejeki Langit Meyakini Irjen Pol Ahmad Lutfhi Bisa Membawa Perubahan Untuk Jateng
    13 Kolaborasi Pemkab, Kemenag dan PKK Untuk Cegah Stunting dari Hulu
    14 Bakar Tongkang di Bagansiapiapi Riau Bius Puluhan Ribu Wisatawan
    15 Wabup Edy Manaf Letakkan Batu Pertama Pembangunan Tugu Pramuka dan Sarana Sanitasi di Kampung Pramuka Kalimassang
    16 Wujudkan Pesta Demokrasi yang Kondusif, Polres-TNI dan ASN Pangkalpinang Deklarasi Pilkada Damai
    17 2 Nelayan yang Hilang, 1 Ditemukan di Perairan Meranti Riau
    18 Heboh, Mualaf Kirim Babi Buat Kurban Idul Adha, Senyum Ustadz dan Dipuji Netizen
    19 PPDB Jenjang SMA/SMK Negeri di Provinsi Riau Resmi Dibuka
    20 Kejari Kuansing Periksa Anggota DPRD sebagai Ketua Banggar pada Kasus Dugaan Korupsi Hotel Kuansing
    21 Kampung Jauh dari Puskesmas, Pemkab Siak Beri Bantuan Ambulan
    22 2 Nelayan Hilang di Perairan Tanjung Kedabu Meranti Riau, saat Pergi Melaut
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © Busernews24.com | Situs Berita Aktual Terpercaya