Ariyanda Minta DKPP Berhentikan Ketua KIP Aceh Timur, Diduga Terbukti Ada Permainan Suara
Senin, 10-06-2024 - 23:50:32 WIB
Foto : Koordinator Gerakan Mahasiswa Peduli Aceh (GeMPA) Ariyanda Ramadhan
TERKAIT:
   
 

BANDA ACEH - Koordinator Gerakan Mahasiswa Peduli Aceh (GeMPA) Ariyanda Ramadhan dalam keterangan Pers Relesenya menyampaikan ke awak media, Senin (10/06/2024). 


Hasil keputusan Mahkamah Konstitusi pada 7 Juni 2024 terkait 4(empat) perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) semakin memperkuat bukti indikasi adanya permainan dan pengaturan suara dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Aceh Timur.


"Untuk 4 (empat) perkara PHPU dengan lokasi khusus Aceh Timur MK sudah mengabulkan gugatan dan mengeluarkan amar putusan untuk dilakukan Perhitungan Surat Suara Ulang(PSSU). Hal ini membuktikan bahwa dugaan adanya indikasi pengaturan suara di sejumlah kecamatan itu benar adanya dan jika dicermati lebih lanjut semakin memperjelas bahwa telah terjadi indikasi pelanggaran aturan serta kode etik oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Timur," ungkapnya. 


Ariyanda menambahkan, baik itu perkara PHPU nomor 16 yang diajukan PAS untuk DPRA dari Dapil Aceh Timur, perkara no 20 yang diajukan Partai Golkar untuk DPRA Dapil Aceh Timur, Perkara Nomor 105 yang diajukan PNA untuk DPRK Dapil 4 Aceh Timur maupun Perkara nomor 121 yang diajukan PAS untuk DPRK Aceh Timur semakin memperkuat adanya permainan dari pelaksana pemilu terhadap perolehan hasil suara. 


"Mencermati keputusan MK tersebut, demi menyelamatkan marwah dan integritas pelaksana Pemilu maka kita meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu(DKPP) untuk bertindak tegas untuk memberhentikan serta memberikan sanksi seberat mungkin sesuai peraturan yang berlaku kepada ketua KIP Aceh Timur sebagai Penanggung Jawab pelaksanaan pesta demokrasi," ujarnya.


Menurut Koordinator GeMPA "Jika DKPP tidak melakukan pemeriksaan dan melakukan tindakan tegas maka hal ini akan mencoreng citra demokrasi dan membuat tingkat ketidakpercayaan publik kepada penyelenggara pemilu.


"DKPP sesuai dengan kewajibannya yang diatur dalam pasal 159 ayat 3 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu diharapkan menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi. Selain itu, DKPP diharapkan hendaknya menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu," paparnya.


Katanya, mencermati hasil keputusan MK tersebut maka sudah seyogyanya tidak tinggal diam terhadap dugaan pelanggaran kode etik serius yang telah terjadi di kabupaten tersebut.


Hasil keputusan MK tersebut juga membuktikan adanya indikasi perubahan hasil perhitungan suara yang menunjukkan bahwa kemungkinan telah terjadinya tindak pidana pemilu. Jadi apa yang sempat mencuat di publik dan berbagai media tentang dugaan permainan KIP Aceh Timur itu sudah semakin terang benderang pasca keputusan MK ini.


"Kita berharap hal tersebut ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku demi menjaga marwah demokrasi di bumi pertiwi ini, Gakkumdu dan DKPP kita minta tidak bermain mata dan benar-benar menjaga nilai demokrasi dan integritas pelaksanaan pemilu sesuai dengan amanah konstitusi," pungkasnya.


Saat dikonfirmasi Ketua Komisioner KIP Aceh Timur Yusri menyampaikan. "Semua hal tersebut ada jalurnya sesuai dengan mekanismenya, kalau memang ada keputusan dari DKPP kita akan jalankan sesuai dengan keputusan yang ada." Tegas Yusri(Jupri) 




 
Berita Lainnya :
  • Resmi Dilantik Sebagai Pj Bupati, Hambali Siap Membangun Kabupaten Kampar Lebih Baik
  • 22 dari 25 Propemperda Direncanakan Akan Diproses pada 20 November 2023
  • 4 Residivis Hipnotis Dibekuk Polisi di Sorek Satu, Pangkalan Kuras
  • Pegawai PPPK Bakal Diputus Hubungan Kerja Meski Tidak Melanggar Aturan
  • Hadir di Riau, Mendag RI Zulhas Bangga Perkembangan Riau dan UMRI Sangat Maju
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Resmi Dilantik Sebagai Pj Bupati, Hambali Siap Membangun Kabupaten Kampar Lebih Baik
    02 22 dari 25 Propemperda Direncanakan Akan Diproses pada 20 November 2023
    03 4 Residivis Hipnotis Dibekuk Polisi di Sorek Satu, Pangkalan Kuras
    04 Pegawai PPPK Bakal Diputus Hubungan Kerja Meski Tidak Melanggar Aturan
    05 Hadir di Riau, Mendag RI Zulhas Bangga Perkembangan Riau dan UMRI Sangat Maju
    06 Pemkab dan DPRD Bulukumba Setujui Penetapan Ranperda
    07 Apel Luar Biasa, Dua Oknum Satpol PP Pekanbaru Dipecat Gegara Peras Nenek 66 Tahun
    08 Dewan Kehormatan PWI Minta Ketum Tuntaskan Pelaksanaan Sanksi Kasus UKW BUMN
    09 Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang Gerebek Rumah Diduga Pelaku Bandar Narkoba
    10 SF Hariyanto Ajak Masyarakat Jaga Pekanbaru Agar Tetap Kondusif pada Rapat Paripurna HUT Pekanbaru ke-240
    11 Jika Maju Pilgub, Direktur CV. Rejeki Langit Meyakini Irjen Pol Ahmad Lutfhi Bisa Membawa Perubahan Untuk Jateng
    12 Kolaborasi Pemkab, Kemenag dan PKK Untuk Cegah Stunting dari Hulu
    13 Bakar Tongkang di Bagansiapiapi Riau Bius Puluhan Ribu Wisatawan
    14 Wabup Edy Manaf Letakkan Batu Pertama Pembangunan Tugu Pramuka dan Sarana Sanitasi di Kampung Pramuka Kalimassang
    15 Wujudkan Pesta Demokrasi yang Kondusif, Polres-TNI dan ASN Pangkalpinang Deklarasi Pilkada Damai
    16 2 Nelayan yang Hilang, 1 Ditemukan di Perairan Meranti Riau
    17 Heboh, Mualaf Kirim Babi Buat Kurban Idul Adha, Senyum Ustadz dan Dipuji Netizen
    18 PPDB Jenjang SMA/SMK Negeri di Provinsi Riau Resmi Dibuka
    19 Kejari Kuansing Periksa Anggota DPRD sebagai Ketua Banggar pada Kasus Dugaan Korupsi Hotel Kuansing
    20 Kampung Jauh dari Puskesmas, Pemkab Siak Beri Bantuan Ambulan
    21 2 Nelayan Hilang di Perairan Tanjung Kedabu Meranti Riau, saat Pergi Melaut
    22 Pj Gubri akan Serahkan SK PPPK Pemprov Riau di Kabupaten dan Kota
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © Busernews24.com | Situs Berita Aktual Terpercaya